Ditapis dengan
Penyelidikan / Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Dan Atau Penggelapan Pada Pa…
Latar belakang hak Negara Republik Indonesia adalah negara atas dasar hukum dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka, maka dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, Negara Indonesia adalah negara atas dasar hukum (Rechtsaat). Yang dimaksud negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan pada warganya.“Negara hukum dalam arti menurut konsepsi dewasa ini, mempunyai…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 86 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 100
Analisis Yuridis Permohonan Hak Asuh Anak Dalam Kasus Perceraian (Studi Putu…
Pada dasarnya perkawinan tidak selalu dapat berjalan dengan mulus sesuai dengan apa yang diharapkan dan diucapkan disaat dilangsungkannya upacara perkawinan.Putusnya perkawinan disebabkan baik dalam diri sendiri maupun dari luar, adanya ketidak cocokan, sering terjadinya pertengkaran dengan masalah-masalah kecil menjadi besar, serta adanya ikut campur dari pihak luar. Metode Penelitian yang dig…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 89 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 100
Kajian Hukum Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan Barang Inventaris Mobil Di …
Bahwa latar belakang penyidikan tindak pidana penggelapan adalah merupakan salah Satu bentuk kejahatan yang dilakukan manusia terhadap diri orang lain (korban) dalam mencapai apa yang dikehendaki, terhadap pelaku tindak kejahatan penggelapan ini jelas dikenakan sanksi atau hukuman berdasarkan peraturan hukum yang berlaku khususnya Pasal 372 KUH Pidana.Adapun di dalam menerapkan KUH Pidana terha…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 75 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 100
Kajian Hukum Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Studi Kasus Di Jalan Tengg…
Kejahatan atau tindak pidana penganiayaan jelas tidak hanya merugikan negara, tetapi juga meresahkan masyarakat. Semakin meningkatnya tindak penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia juga menyebabkan para penegak hukum harus bekerja keras tanpa ada kecualinya, baik polisi, jaksa, maupun para hakim Pengadilan Negeri. Lebih-lebih bagi aparat Kepolisian khususnya Reserse menjadi tantangan y…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 80 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 100
Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Antara Penyewa Dengan …
Pada era modern ini perkembangan ekonomi semakin pesat dalam bidang jasa khususnya jasa transportasi darat. Tidak sedikit masyarakat yang memilih jasa penyewaan transportasi terutama mobil untuk mempercepat sistem kerja. Faktor tersebut menjadi salah satu faktor yang menjadikan bisnis sewa menyewa mobil saat ini semakin berkembang. Salah satunya yaitu usaha sewa menyewa mobil mobil di Kota Sema…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 78 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 100
Analisis Yuridis Model-Model Penagihan Terhadap Penanganan Pembiayaan Bermas…
Untuk mengetahui bagiamana perlindungan hukum pada penerapan model-model penagihan pembiayaan bermasalah terhadap nasabah dan untuk mengeahui hambatan-hambatan yang dihadapi ada model-model penagihan terhadap penanganan pembiayaan bermasalah.Metode penelitian yang dilakukan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan dan implementasi ketentuan …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 83 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 100
Perjanjian Jual Beli Hak Milik Atas Tanah Dengan Menggunakan Akta Di Bawah Ta…
Akta pengikatan jual beli tanah yang dibuat dihadapan notaris merupakan perikatan bersyarat atau perjanjian pendahuluan untuk mengikat para pihak yang membuat perjanjian tersebut agar dapat melaksanakan perjanjian pokoknya yaitu akta jual beli yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Pengikatan jual beli tanah pada perinsipnya sama dengan perjanjian pada umumnya yang tunduk pada…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 98 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 100
Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Pialang Berjangka Terhadap Kepentingan Dan …
Pialang Berjangka adalah peserta bursa yang memiliki izin usaha yang dikeluarkan Bappebti. Pasal 49 sampai dengan 56 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 yang mengatur mengenai perdagangan berjangka mensyaratkan adanya kode etik untuk memberikan perlindungan kepada investor. Tanggung jawab hukum perusahaan pialang berjangka terhadap kepentingan dan keamanan investor dalam melindungi aset hukum da…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 70 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 100
Proses Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Berkeadilan Restorative Justi…
Penanganan perkara tindak pidana yang berkeadilan Restorative Justice pada tindak pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana dimaksud pasal 310 ayat (4)) UU No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan oleh anak yang terjadi di Wilayah Hukum Polres Pemalang. Restorative Justise adalah pengalihan proses pada sistem penyelesa…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 72 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 100
Penyidikan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Penyelesaian Restorati…
Penanganan perkara tindak pidana yang berkeadilan Restorative Justice pada tindak pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain orang lain luka-luka sebagaimana dimaksud pasal 310 ayat (2) UU No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan oleh anak yang terjadi di Wilayah Hukum Polresta Tegal.Restorative Justice adalah pengalihan proses pada sistem pe…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 73 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 100
Fakultas Teknik 
Fakultas Hukum 
Fakultas Agama Islam 
Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik 
Fakultas Pertanian 
Fakultas Kedokteran 
Fakultas Farmasi 
Fakultas Keguruan & Ilmu Pendidikan 
Fakultas Ekonomi 
Pascasarjana