Ditapis dengan
Dampak Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Ke…
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal- usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada didalam Kabupaten. Dengan demikian undang-undang ini memberikan dasar menuju self governing community, yaitu…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 87 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 100
Tinjauan Hukum Praktik Jual Beli Tanah Di Bawah Tangan (Studi Kasus Di Desa B…
Jual beli tanah di bawah tangan adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan antara penjual kepada pembeli yang berakibat beralihnya hak dan kewajiban atas objek jual beli tanah tersebut. Perjanjian peralihan tanah dapat dilakukan melalui jual beli secara adat yaitu dilakukan di bawah tangan dihadapan kepala desa atau kepala kelurahan oleh pihak yang bersangkutan dan dihadapkan saksi, kerabat da…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 78 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 100
Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang No…
Sumber daya alam harus dijamin kelestariannya antara lain dengan tetap mempertahankan lingkungan hidup, pencemaran lingkungan hidup terjadi akibat limbah industri maupun rumah tangga, penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran lingkungan hidup tersebut dapat dilihat dalam undang-undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, untuk lebih jelas juga dapat di…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 103 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 100
Implementasi Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil Menurut Undang-Undang Nomor 5 …
Disiplin yang baik dalam suatu instansi pemerintah mencerminkan besarnya rasa tanggung jawab seseorang terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, diketahui bahwa penerapan kedisiplinan pada Bagian Tata Usaha Sekertariat Daerah (Setda) Kota Semarang sudah dikatakan baik namun, dalam kenyataan pelaksanaannya masih belum maksimal. Hal ini da…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 81 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 100
Peran Petugas Pemasyarakatan Dalam Membina Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lap…
[11:38, 1/24/2024] rayya ilpus: Sejalan dengan reformasi birokrasi yang dilakukan, penegakan disiplin sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja PNS. Untuk menumbuhkan sikap disiplin pemerintah menetapkan PP RI No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah bagimana pengaturan tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil berdasarkan PP RI …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 79 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 100
Penyelesaian Sengketa Sertifikat Ganda Hak Atas Tanah Oleh Badan Pertanahan N…
Tanah merupakan suatu kebutuhan yang sangat diperlukan oleh setiap warga negara Indonesia. Seiring perkembangan akan kebutuhan tanah saat ini, berkembang juga regulasi-regulasi mengenai peraturan mengatur dan mempertahankan tanah tersebut, sayangnya peraturan tersebut belum dapat melindungi para pemegang hak atas tanah. Sertifikat hak atas tanah berlaku sebagai alat bukti yang kuat, dimana dite…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 81 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 100
Etika Profesi Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan Ditinjau Dari Perspektif …
Suatu negara yang memiliki lembaga peradilan, merupakan hal yang dibutuhkan dan menjadi penentu kebesaran dan kewibawaan bangsa yang berdasarkan hukum. Sebagaimana telah diketahui, Negara Indonesia adalah negara hukum "State of Law" yang tertuang dalam Undang- undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (3). Oleh karena itu, peran para hakim di dalam menegakkan keadilan adalah harapan seluruh rakyat Indones…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 91 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 100
Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan Yang Dilaksanakan Oleh Wali Y…
Pembatalan perkawinan dapat terjadi karena disebabkan oleh berbagai alasan, salah satunya tidak sahnya wali dalam perkawinan. Keharusan adanya wali dalam perkawinan menjadi syarat dan rukun dalam sebuah perkawinan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 22 yang menyebutkan bahwa “Perkawinan dapat dibatalkan, apa…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 101 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 100
Tinjauan Yuridis Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Terhadap Se…
Guna memberikan perlindungan dan mengantisipasi terjadinya berbagai kasus yang tidak diinginkan serta memberikan jaminan kepastian hukum terhadap hak-hak warga negara, maka pemerintah telah menekankan pentingnya pengurusan sertifikat atas tanah. Namun Setiap tahun sengketa tanah yang ada di dalam masyarakat semakin meningkat dan terjadi hampir diseluruh daerah di Indonesia. …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 94 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 100
Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Antara Penyewa Dengan …
Pada era modern ini perkembangan ekonomi semakin pesat dalam bidang jasa khususnya jasa transportasi darat. Tidak sedikit masyarakat yang memilih jasa penyewaan transportasi terutama mobil untuk mempercepat sistem kerja. Faktor tersebut menjadi salah satu faktor yang menjadikan bisnis sewa menyewa mobil saat ini semakin berkembang. Salah satunya yaitu usaha sewa menyewa mobil mobil di Kota Sema…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 78 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 100
Fakultas Teknik 
Fakultas Hukum 
Fakultas Agama Islam 
Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik 
Fakultas Pertanian 
Fakultas Kedokteran 
Fakultas Farmasi 
Fakultas Keguruan & Ilmu Pendidikan 
Fakultas Ekonomi 
Pascasarjana