Ditapis dengan
Mekanisme Pembayaran Ganti Kerugian Dalam Ajudikasi Khusus Oleh Ombudsman Ber…
Penelitian ini dilatar belakangi oleh belum optimalnya pelaksanaan ajudikasi khusus oleh Ombudsman Republik Indonesia, khususnya terkait mekanisme pembayaran ganti kerugian akibat maladministrasi dalam pelayanan publik. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2018 hadir sebagai dasar hukum dan menjawab persoalan terkait mekanisme guna menegakkan prinsip good …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 21107011078
- Deskripsi Fisik
- 79 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 100
Studi Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Dalam Undang-Undang Nomor…
Penelitian ini membahas “Studi Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi.” Latar belakang penelitian ini adalah adanya pengaturan tindak pidana korupsi dalam KUHP yang baru, yang sebelumnya telah diatur sec…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 21107011071
- Deskripsi Fisik
- 86 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 100
Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Dispensasi Kawin Bagi Anak Di Baw…
Perkawinan anak di bawah umur masih menjadi isu yang cukup serius setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia minimal perkawinan. Penelitian ini menganalisis pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi kawin di pengadilan agama cikarang dan potensi dampak keputusan hakim bagi anak di bawah umur setelah mendapatkan dispensasi kawin. Metode pe…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 21107011070
- Deskripsi Fisik
- 108 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 100
Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tawuran Antar Remaja Gangster Di Kota Se…
Fenomena Tawuran Antar Remaja Gangster di Kota Semarang secara mutlak melanggar norma yang berlaku di masyarakat. Sejak Bulan Januari hingga September 2024 total terjadi 21 kasus yang melibatkan kelompok gangster di Semarang dengan jumlah pelaku sebanyak 117 orang. Adapun masalah yang penulis angkat adalah terkait upaya hukum Polrestabes Semarang kepada pelaku…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 21107011069
- Deskripsi Fisik
- 87 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 100
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Dirugikan Akibat Kecacatan Produk Pada …
Perlindungan konsumen bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap hak-hak konsumen dalam memperoleh barang dan/atau jasa yang aman dan sesuai dengan standar yang berlaku. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Namun, implementasinya masih sering menghadapi kendala. Penelitian ini menganalisis penerapan UUPK terhadap k…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 21107011067
- Deskripsi Fisik
- 123 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 100
Peran Pemerintahan Kelurahan Patemon Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Menu…
Kelurahan Patemon memainkan peran strategis dalam penyelenggaraan pelayanan publik sesuai UU No. 25 Tahun 2009. Meskipun menghadapi kendala struktural dan administratif, peningkatan kualitas layanan menjadi tuntutan esensial, terutama dengan dinamika sosial, digitalisasi, dan keterlibatan masyarakat yang berkembang. Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis-empiris d…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 21107011066
- Deskripsi Fisik
- 94 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 100
Perlindungan Hukum Konsumen Atas Kebocoran Data Pribadi Pada Marketplace Tinj…
Penelitian ini membahas perlindungan hukum konsumen terhadap kebocoran data pribadi pada marketplace dalam perspektif undang-undang nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Maraknya insiden kebocoran data konsumen di platform digital yang mengancam hak privasi dan keamanan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pend…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 21107011058
- Deskripsi Fisik
- 87 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 100
Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Sertifikat…
Penelitian ini membahas peran BPN dalam penyelesaian sengketa sertifikat ganda di Kota Semarang melalui jalur administratif dan mediasi non-litigasi. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPN berperan sebagai mediator, pelaksana verifikasi dokumen pertanahan, dan f asilitator penyelesaian adminis…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 21107011053
- Deskripsi Fisik
- 83 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 100
Efektivitas Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptsl) Dalam Men…
Sengketa pertanahan masih sering terjadi akibat rendahnya tingkat kepemilikan sertifikat tanah di masyarakat. Penelitian ini menganalisis efektivitas pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dalam mengurangi sengketa tanah di Kabupaten Kendal. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis, teknik pengumpulan data be…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 21107011050
- Deskripsi Fisik
- 115 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 100
Efektivitas Pelaksanaan Pendaftaran E-Sertifikat Tanah Pada Era Digitalisasi …
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap kepastian hukum atas kepemilikan tanah dan tuntutan modernisasi pelayanan publik melalui digitalisasi, khususnya dalam bidang pertanahan. Tanah sebagai aset vital masyarakat seringkali menjadi objek sengketa, sehingga keberadaan sistem administrasi pertanahan yang efisien dan tra…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 21107011045
- Deskripsi Fisik
- 115 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 100
Fakultas Teknik 
Fakultas Hukum 
Fakultas Agama Islam 
Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik 
Fakultas Pertanian 
Fakultas Kedokteran 
Fakultas Farmasi 
Fakultas Keguruan & Ilmu Pendidikan 
Fakultas Ekonomi 
Pascasarjana