Penel i t i an i ni me mbahas m engenai upaya hukum terhadap wanprestasi dal a m per j anji an kredi t kendaraan ber m otor di PT. Mandi r i Tunas Finance Semarang. Per m asal ahan y ang diangkat dal am peneli t ian i ni meliputi bentuk perjanji an kredi t yang di terapkan, bentuk-bentuk wanprestasi yang dil akukan o l eh debi tur, serta ef ekt ivi tas upaya …
Kejahatan jalanan klitih dan anarkisme yang terjadi di Kabupaten Klaten sebagian besar dilakukan oleh anak di bawah umur. Fenomena ini menjadi perhatian bagi aparat penegak hukum di Kabupaten Klaten. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum yang diterapkan oleh Kepolisian Resor Kabupaten Klaten serta mengeksplorasi faktor-faktor yang mengakibatkan adanya tinda…
Perkembangan sektor industri di Kota Semarang meningkatkan risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja sehingga diperlukan perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sebagai Unit Pelaksana Teknis Kementerian Ketenagakerjaan berperan mendukung penerapan standar K3 melalui pengujian, pemeriksaan, pembinaan, dan peningka…
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ISA 1960 di Singapura menitikberatkan pendekatan preventif melalui mekanisme preventive detentionberbasis kewenangan eksekutif tanpa proses peradilan pidana formil, dengan orientasi utama pada stabilitas dan keamanan nasional. Sebaliknya, UndangUndang Nomor 5 Tahun 2018 di Indonesia menempatkan terorisme dalam kerangka sistem per…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian Putusan Mahkamah Agung Nomor 2133 K/Pid/2012 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1357 K/Pid/2013 dengan prinsip ne bis in idem serta menganalisis kemungkinan diajukannya upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali (PK) akibat adanya pertentangan putusan hakim dalam perkara yang sama. Metode penelitian yang digunaka…
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan restorative justice dalam penanganan tindak pidana penganiayaan di Polsek Gajahmungkur telah dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidik…
Tanah pertanian memiliki fungsi strategis sehingga peralihan hak atasnya diatur secara khusus oleh peraturan perundang-undangan, baik dari aspek formil maupun materiil. Dalam praktik, jual beli tanah pertanian sering dilakukan tanpa memenuhi ketentuan tersebut, seperti tidak dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), serta melanggar ketentuan larangan kepemilikan tanah secara absen…
Penelitian ini berjudul perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli merchandise K-Pop secara online. Penelitian ini dilatar belakangi oleh meningkatnya transaksi jual beli online yang membawa kemudahan, akan tetapi juga membawa risiko wanprestasi, seperti barang tidak dikirim, keterlambatan pengiriman, hilang atau rusaknya barang yang sering memberik…
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tersangka predator anak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena perbuatannya telah memenuhi unsurunsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak. Perbuatan tersebut dapat dikenakan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak serta peraturan hukum lain yang relevan men…
Perkembangan E-commerce memberikan kemudahan bagi konsumen dalam melakukan transaksi tanpa batas ruang dan waktu, namun sekaligus menimbulkan risiko kerugian akibat ketidakseimbangan posisi antara konsumen dan pelaku usaha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi E-commerce, tanggung jawab pelaku usaha, serta upaya hukum …