Tanah pertanian memiliki fungsi strategis sehingga peralihan hak atasnya diatur secara khusus oleh peraturan perundang-undangan, baik dari aspek formil maupun materiil. Dalam praktik, jual beli tanah pertanian sering dilakukan tanpa memenuhi ketentuan tersebut, seperti tidak dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), serta melanggar ketentuan larangan kepemilikan tanah secara absen…
Penelitian ini berjudul perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli merchandise K-Pop secara online. Penelitian ini dilatar belakangi oleh meningkatnya transaksi jual beli online yang membawa kemudahan, akan tetapi juga membawa risiko wanprestasi, seperti barang tidak dikirim, keterlambatan pengiriman, hilang atau rusaknya barang yang sering memberik…
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tersangka predator anak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena perbuatannya telah memenuhi unsurunsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak. Perbuatan tersebut dapat dikenakan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak serta peraturan hukum lain yang relevan men…
Perkembangan E-commerce memberikan kemudahan bagi konsumen dalam melakukan transaksi tanpa batas ruang dan waktu, namun sekaligus menimbulkan risiko kerugian akibat ketidakseimbangan posisi antara konsumen dan pelaku usaha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi E-commerce, tanggung jawab pelaku usaha, serta upaya hukum …
Perkembangan teknologi Generative Artificial Intelligence (AI) yang akseleratif telah mendisrupsi tatanan hukum Hak Kekayaan Intelektual, memicu perdebatan yuridis mengenai status kepemilikan karya yang dihasilkan secara otonom (computer-generated works). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Indonesia saat ini berlandaskan prinsip antroposentris, yang secara teg…
Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penetapan hak atas tanah oleh BPN Kota Semarang pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, serta peraturan pelaksana lainnya. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat potensi s…
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terbitnya sertifikat ganda dalam perkara tersebut disebabkan oleh kelemahan administrasi pertanahan dan kurang cermatnya penelitian data fisik dan data yuridis sebelum penerbitan sertifikat. Perlindungan hukum bagi pemegang sertifikat dalam kasus ini diberikan melalui mekanisme peradilan Tata Usaha Negara, di mana hakim mempertimbangkan aspek yuridis …
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan yang menyebabkan kematian serta menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 4/Pid.SusAnak/2023/PN Kendal. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber …
Penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan yang dilakukan secara bersama-sama dalam putusan nomor : 1287/Pid.B/2018/PN.SMG, dapat dilihat bahwa tindak pidana penipuan merupakan kejahatan yang sering terjadi didalam kehidupan sehari-hari, kejahatan penipuan dapat dilakukan secara individu atau secara bersama -sama yang disebut penyertaan (deelneming). Dala…
Tekhnologi internet saat ini memudahkan aktivitas manusia, salah satunya yaitu jual beli yang dilakukan melalui transaksi online. Kemudahan belanja onlineini memiliki banyak manfaat yang menguntungkan, selain itu juga memiliki sisi negatif yaitu dapat terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha maupun pembeli. Permasalahan yang didapat oleh penulis yaitu mengenai menge…