Penelitian skripsi ini untuk mengetahui dan menganalisis tentang pertimbangan orang pribadi Warga Negara Asing supaya menjadi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri yang dikenakan pajak penghasilan dari penghasilan yang berasal dari Indonesia; perlindungan hukum bagi Warga Negara Asing sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri yang telah memperoleh surat persetujuan atas permohonan pengen…
Penelitian ini tentang Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Perjanjian Kredit bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi debitur dalam perjanjian kredit yang menggunakan kontrak baku dan hambatan yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan…
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum di Indonesia terkait tindakan memposting foto atau video wajah anak orang lain tanpa izin di media sosial tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun belum terkodifikasi secara khusus dalam satu aturan yang komprehensif. Meskipun demikian, aturan-aturan tersebut masih dapat diinterpretasikan dan diterapkan untuk melindungi…
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum di Indonesia terkait tindakan memposting foto atau video wajah anak orang lain tanpa izin di media sosial tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun belum terkodifikasi secara khusus dalam satu aturan yang komprehensif. Meskipun demikian, aturan-aturan tersebut masih dapat diinterpretasikan dan diterapkan untuk melindungi…
Praktik perdagangan pakaian bekas atau yang sering dikenal dengan istilah thrifting ini berkaitan dengan kegiatan impor karena sebagian besar pakaian bekas yang beredar di tengah masyarakat merupakan pakaian bekas yang diimpor secara ilegal dari luar negeri. Konsumen sebagai pihak yang mengonsumsi barang dan/atau jasa mempunyai hak-haknya yang dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Kons…
Hasil dari penelitian kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan e-commerce diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, UndangUndang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang Telekomunikasi Nomor 36 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan lain-lain. Pada segi pemb…
Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 26/PUU-XXI/2023 membawa perubahan signifikan terhadap kedudukan hukum, struktur organisasi, dan independensi Pengadilan Pajak. Pengadilan Pajak kini menjadi pengadilan khusus di bawah Mahkamah Agung, yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan integritas lembaga Peradilan. Selain itu, putusan ini m…
Hasil penelitian menunjukan bahwa prosedur tilang elektronik (e-tilang) di Polresta Banyumas diawali dengan penangkapan pelanggaran melalui perangkat ETLE dilanjutkan dengan Validasi bukti dilakukan oleh petugas. Lalu petugas mengirimankan surat tilang konfirmasi kepada pelanggar melalui POS. Penerbitan blanko tilang yaitu setelah pelanggaran terkonfirmasi, petugas akan menerbitkan blanko tilan…
Hasil penelitian menunjukan bahwa dasar hukum pelaksanaan operasi patuh candi adalah Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Untuk pelaksanaannya menggunakan metode Operasi Stasioner, Operasi Mobile dan E-tilang. Dat…
Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pengedar narkotika Golongan I pada putusan perkara nomor 152/pid.sus/2024/Pn.Smg berupa penegakan hukum secara represif melalui jalur litigasi dengan langkah penerapan mulai dari Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan dan vonis hakim di Pengadilan dan dijatuhi sanksi pidana penjara dan sanksi denda. Sementar…