Ditapis dengan
Peran Kuasa Hukum Pengadilan Pajak Dalam Mendampingi Wajib Pajak Pada Upaya H…
Skripsi ini membahas tentang pengaturan dan penerapan dalam praktek mengenai ketentuan tentang kuasa hukum pada Pengadilan Pajak. UU No. 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak mengatur persyaratan khusus yang harus dipenuhi untuk menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak dan pengecualian dari ketentuan tersebut. Adanya persyaratan, khusus tersebut menunjukkan bahwa kuasa hukum pala Pengadilan P…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 156 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 100
Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Mutu Obat Yang Diproduksi Diperusa…
Perlindungan konsumen dari tahun ke tahun mengalami perbaikan yang nyata dan sangat baik. Sejak Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang baik dengan tujuan mencapai hasil yang maksimal dimana semua itu berlandaskan pada CPOB (Cara Pembuatan Obat yang Baik). Proses pendaftaranpun telah dilakukan oleh departemen R&D Registrasi dengan baik. Rumusan masalah dari penelitian i…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 112 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 100
Kedudukan Badan Pertanahan Nasional Sebagai Mediator Para Pihak Dalam Penyele…
Seiring dengan perkembangan jaman dan semakin meningkatnya kebutuhan akan tanah, maka sering sekali timbul permasalahan-permasalahan antara manusia dengan manusia lain yang objeknya tanah. Badan Pertanahan Nasional adalah lembaga Pemerintah Non-Departement yang berada dibawah tanggung jawab kepada presiden, Dibentuknya Badan Pertanahan Nasional dengan tugas membantu presiden dalam mengeloia dan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 71 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 100
Perlindungan Hukum Dalam Pelaksanakaan Ambil Alih Agunan (Ayda) Yang Lebih Da…
Bank dalam setiap memberikan kredit mengandung risiko, maka bank haruslah memperhatikan asas kehati-hatian. Untuk mengurangi risiko tersebut, faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank adalah jaminan pemberian kredit, terutama jaminan kebendaan berupa hak atas tanah dan bangunan. Dalam penyelesaian kredit macet di perbankan ada beberapa cara salah satunya, ambil alih agunan (AYDA), Mekani…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 124 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 100
Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan H…
Kegiatan pinjam-meminjam uang atau yang lebih dikenal dengan istilah kredit dalam praktek kehidupan sehari-hari bukanlah merupakan sesuatu yang asing lagi. Kredit umumya berfungsi untuk memperlancar suatu kegiatan usaha untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia yang mengkaji mengenai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas tanah beserta Benda-benda yang berkaitan dengan …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 73 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 100
Implikasi Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Keturunan Tionghoa Dalam Hukum …
Terdapat dua peristiwa hukum yang terjadi dalam suatu kehidupan, yaitu kelahiran dan kematian. Peristiwa hukum yang pertama dapat terjadi apabila adanya suatu perbuatan hukum yang berupa perkawinan. Perkawinan di Indonesia telah diatur dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Untuk mengatur mengenai pewarisan, belum ada hukum yang berlaku secara nasional yang mengaturnya sepert…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 72 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 100
Tindakan Represif Dari Polri Dalam Menghadapi Unjuk Rasa Masyarakat
Dalam perkembangannya sistem kemasyarakatannya akan berjalan normal sampai ada peristiwa yang dianggap mengancam sistem kemasyarakatan seperti ketidakadilan, diskriminasi dan seterusnya. Sebagai salah satu cara ungkapan rasa tidak puas, masyarakat menempuh cara demonstrasi atau unjuk rasa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan polri dalam menangani unjuk rasa masyarakat…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 99 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 100
Tinjauan Yuridis Terhadap Pinjam Meminjam Uang Yang Dinyatakan Batal Demi Huk…
Dalam hukum perjanjian dikenal beberapa asas penting yang merupakan dasar kehendak pihak-pihak dalam mencapai tujuan. Berbicara tentang perikatan, maka timbul beberapa rumusan pengertian perikatan dari para ahli, karena KUH Perdata sendiri tidak memberikan pengertian tentang perikatan, selain hanya mengatur dalam Pasal 1233 KUH Perdata, agar suatu perjanjian oleh hukum dianggap sah sehingga men…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 81 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 100
Tanggung Jawab Hukum Debitur Akibat Wanprestasi Dalam Perikatan Tanggung Renteng
Dalam peradaban dunia modern dewasa ini, manusia memerlukan. bermacam-macam kebutuhan hidup. Hubungan yang dimaksudkan adalah bukan semata hubungan sosial, tetapi juga terjadinya hubungan hukum, dan hubungan hukum itu salah satunya adalah mengadakan suatu perjanjian atau perikatan. Perumusan masalah yang akan dibahas dengan mengetengahkan persoalan yang dianggap pokok yang ada hubungannya denga…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 84 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 100
Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan (Studi Ka…
Metode penenlitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris dengan menggunakan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara, dan data sekunder dengan membaca, mengkaji dan menganalisa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dengan teknik analisis kualitatif, ditafsirkan secara logis dan sistematis dan ditarik kesim…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 98 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 100
Fakultas Teknik 
Fakultas Hukum 
Fakultas Agama Islam 
Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik 
Fakultas Pertanian 
Fakultas Kedokteran 
Fakultas Farmasi 
Fakultas Keguruan & Ilmu Pendidikan 
Fakultas Ekonomi 
Pascasarjana