Hasil Penelitian dan Pembahasan: (1) Pengaturan Mekanisme Transfer Pricing: UU HPP mengatur mekanisme transfer pricing dengan mengadopsi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (arm's length principle). UU HPP juga mengatur mengenai metode penentuan harga transfer, dokumentasi transfer pricing, dan sanksi bagi Wajib Pajak yang tidak mematuhi ketentuan. (2) Efektivitas Pengaturan Mekanisme Transfe…
Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi terkait akuntan berpraktik masih mengalami berbagai kendala, seperti tumpang tindih regulasi, lemahnya pengawasan oleh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (P2PK), serta ketidaktegasan dalam penerapan sanksi bagi akuntan yang melanggar kode etik dan standar profesi. Untuk mengatasi permasalahan ini, penelitian ini merekomendasikan harmonisasi antara PMK N…
penelitian ini meliputi pelanggaran pajak pelimpahan beban tanggung jawab secara beruntun dari satu pihak kepada pihak berikutnya dalam suatu perusahaan serta Kebijakan Hukum Penanganan Pidana Ditinjau dari Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dalam Suatu Perusahaan.Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian y…
Penelitian ini penting untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pengaruh perjanjian kawin pasca-perkawinan terhadap kewajiban pajak, khususnya dalam hal pelaporan SPT pribadi. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan pemahaman yang lebih baik mengenai bagaimana perjanjian kawin pasca-perkawinan harus diterapkan dalam kerangka perpajakan yang se…
Hasil dalam Penelitian ini Dari Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalanpersetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian, dan bunga. Menurut peneliti para pihak yaitu pihak pembeli dan pihak penj…
Penelitian ini membahas tinjauan yuridis mengenai peran dan tanggung jawab profesi konsultan pajak dan akuntan publik di Indonesia berdasarkan perspektif peraturan perundang-undangan yang berlaku. Konsultan pajak dan akuntan publik memiliki fungsi strategis dalam membantu wajib pajak memenuh kewajiban perpajakan serta memberikan opini atas laporan keuangan yang dapat dipercaya. Studi ini bertuj…
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana penerapan aturan PPN dengan besaran tertentu pada usaha jasa pengiriman paket, serta mengidentifikasi faktorfaktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak dalam sektor ini. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fakta bahwa meskipun pajak PPN sudah lama diterapkan, masih terdapat kebingungan di kalangan pelaku usaha mengenai pro…
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum di Indonesia terkait tindakan memposting foto atau video wajah anak orang lain tanpa izin di media sosial tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun belum terkodifikasi secara khusus dalam satu aturan yang komprehensif. Meskipun demikian, aturan-aturan tersebut masih dapat diinterpretasikan dan diterapkan untuk melindungi hak …
Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa Mekanisme Ketidak benaran dalam pemeriksaan bukti permulaan merupakan implementasi dari prinsip ultimum remedium, yang memberikan kesempatan kapada wajib pajak untuk memperbaiki kesslahan dan melunasi kewajiban perpajakan nya sebelum proses pidana berlanjut
Bedasarkan hasil penelitian, Dasar hukum upaya hukum keberatan pajak diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan dan turunannya Peraturan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.03/2015 tentang pengajuan dan penyelesaian keberatan pajak yang dalam peraturan tersebut memberikan kepastian hukum dalam…