Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat telah memberikan dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk mendorong proses globalisasi dalam perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Di Indonesia, percepatan kemajuan teknologi juga melahirkan sejumlah permasalahan hukum, salah satunya adalah meningkatnya penggunaan perangkat lunak (softwar…
Tujuan penelitian ini dilakukan ialah untuk mengetahui pertimbangan apa saja yang hakim pertimbangkan sebelum memberikan putusan terkait jaminan fidusia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/XVII/2019 dan untuk mengetahui dampak dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 terhadap hukum fidusia di Indonesia. Dalam penelitian ini penulis menggunakan me…
Dalam transaksi jual beli hak atas tanah, sebagian besar masyarakat yang belum memahami aturan hukum masih banyak yang melakukan peralihan tanah hanya dengan akta di bawah tangan tanpa dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Pengikatan jual beli tanah pada prinsipnya sama dengan perjanjian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan juga ket…
Pokok masalah penelitian ini adalah :1) Faktor apa yang menyebabkan sehingga terjadi kekerasan antar pelajar secara berkelompok (tawuran)? 2) Upaya apa yang dilakukan oleh kepolisian dalam penanganan tindak kekerasan antar pelajar secara berkelompok (tawuran)? Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian kualitatif, metode penelitian dengan menggunakan teknik wawancara, dokumentasi dan obse…
Kemajuan dalam bidang teknologi ini juga menimbulkan kemajuan dalam bid dunia jual beli atau dunia usaha. Jasa pengiriman barang merupakan salah layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk melakukan transaksi jual b Salah satu jasa pengiriman adalah PT Pos Indonesia. Namun Berbagai mac keterlambatan, kerusakan dan kehilangan barang sering terjadi pada PT Indonesia yang mana pada perusahaan te…
Dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum atas status dan kepemilikan tanah, Indonesia telah mengatur secara yuridis aspek kepemilik tanah melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Da Pokok-Pokok Agraria. Meskipun demikian, konflik penguasaan tanah mas kerapkali terjadi. Di antara sekian banyak pihak yang terlibat dalam konfi penguasaan tanah, PT Kereta Api Indonesia meru…
Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka untuk meningkatnya pembangunan nasional yang bertitik berat pada bidang ekonomi, maka para pelakunya seperti Pemerintah maupun masyarakat sebagai perseorangan dan badan hukum, sangat diperlukan dana dalam jumlah yang sangat besar, sehingga dengan meningkatnya kegiatan pembangunan tersebut, diperluka…
Pembatalan perkawinan dapat terjadi karena disebabkan oleh berbagai alasan, salah satunya tidak sahnya wali dalam perkawinan. Keharusan adanya wali dalam perkawinan menjadi syarat dan rukun dalam sebuah perkawinan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 22 yang menyebutkan bahwa “Perkawinan dapat dibatalkan, apa…