Ditapis dengan
Penegakan Hukum Terhadap Nakhoda Kapal Perikanan Yang Menangkap Ikan Tanpa Iz…
Luas perairan yang mencapai 6,3 juta kilometer persegi, sangat wajar Indonesia punya potensi kekayaan laut yang sangat besar. Sayangnya, potensi kekayaan laut yang dimiliki negeri ini belum dimanfaatkan secara optimal. Tentang penerapan dan penegakan hukum berdasarkan Pancasila, dan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Repulik Indonesia Tahun 1945 “Negara Indonesia adalah Negara Hukumâ…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 88 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 100
Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Di Badan Narkotika Nas…
Pada dasarnya Narkotika di Indonesia, apabila di tinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya jika penggunaannya sesuai aturan yang berlaku dalam Undang-Undang yang mengatur tentang Narkotika, di mana Narkotika hanya bisa digunakan untuk keperluan pelayanan kesehatan, ilmu pengetahuan, tekhnologi dan melarang penggunaan atau peredaran Narkotika tanpa izin. Penelitian ini bertujuan untuk m…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 126 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 100
Perlindungan Hukum Kemitraan Ojek Online Terhadap Penipuan Yang Mengatasnamak…
Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya kerugian-kerugian yang dialami para driver Grab yang diakibatkan adanya itikad tidak baik dari konsumen sehingga peneliti mengkaji dan menganalisis bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap driver Grab atas orderan fiktif di Komunitas Driver Grab Semarang menurut Undang- Undang Perlindungan Konsumen. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah: 1)…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 104 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 100
Peran Petugas Pemasyarakatan Dalam Membina Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lap…
[11:38, 1/24/2024] rayya ilpus: Sejalan dengan reformasi birokrasi yang dilakukan, penegakan disiplin sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja PNS. Untuk menumbuhkan sikap disiplin pemerintah menetapkan PP RI No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah bagimana pengaturan tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil berdasarkan PP RI …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 79 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 100
Tinjauan Hukum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undan…
Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) sekaligus seniman, Ratna Sarumpaet ditangkap polisi terkait penyebaran berita bohong tentang penganiayaannya oleh oknum tertentu. Kebohongan penganiayaan Ratna Sarumpaet tersebut untuk menutupi bahwa Ratna telah melakukan operasi plastik yang tidak ingin Ia tunjukkan ke publik. Isunya menjadi sorotan media karena Ia juga merupakan Juru Kampanye Nasional pasangan …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 75 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 100
Hak Pekerja Pada Perusahaan Yang Pailit Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun …
Praktek penjatuhan pailit dalam Undang-undang Kepailitan masih banyak menimbulkan problematika dan debat yuridis, lantaran syarat penjatuhan pailit yang dinilai oleh sebagian akademisi dan praktisi terlalu sederhana dengan hanya cukup adanya dua kreditur dan adanya utang yang telah jatuh tempo sehingga syarat yang begitu mudahuntuk mempailitkan debitur dikhawatirkan dapat disalahgunakan untuk k…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 102 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 100
Penyelesain Sengketa Tanah Terhadap Sertifikat Ganda Di Badan Pertanahan Nasi…
Tanah dinilai sangat penting bagi kehidupan manusia, peran tanah yang penting membuat manusia ingin mendapatkan dan menguasai tanah. Keinginan untuk menguasai tanah ini pada akhirnya menghasilkan sengketa tanah, salah satunya yaitu seritifakat ganda dalam sebidang tanah yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional secara resmi. Sebagai hasil dari sertifikat ganda dengan menumpukan hak secara seba…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 80 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 100
Wewenang Penyidik Pada Penegakan Hukum Kasus Kecelakaan Yang Berakibat Matiny…
Tujuan yang hendak dicapai adalah bagaimana penyelesaian suatu perkara pidana dapat mengembalikan harmonisasi sosial yang seimbang antara pelaku, korban, dan masyarakat. Keadilan dalam restorative justice mengharuskan adanya upaya memulihkan/mengembalikan kerugian atau akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dan pelaku dalam hal ini diberi kesempatan untuk dilibatkan dalam pemulihan tersebu…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 77 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 100
Penyidikan Tindak Pidana Terhadap Pembawa Hama Dan Penyakit Hewan Karantina T…
Tanah Air Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang kaya akan sumberdaya alam hayati berupa aneka ragam jenis hewan, ikan, dan tumbuhan merupakan modal dasar pembangunan nasional yang sangat penting dalam rangka peningkatan taraf hidup, kemakmuran serta kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, perlu dijaga dan dilindungi kelestariannya. Salah satu ancaman yang dapat merusak kelestarian s…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 96 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 100
Efektivitas Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah Sebagai Lemba…
Ombudsman sebagai Lembaga Pengawas Pelayanan Publik mempunyai peran penting dalam mewujudkan terciptanya pemerintah yang baik (Good Governance) amanat dibentuknya Ombudsman dapat kita lihat pada undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 atau Perpres No.44 tahun 2000 yang dikeluarkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid yang biasa kita kenal dengan panggilan Gus Dur, tujuan dari pada dibentuknya Ombudsman ad…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 74 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 100
Fakultas Teknik 
Fakultas Hukum 
Fakultas Agama Islam 
Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik 
Fakultas Pertanian 
Fakultas Kedokteran 
Fakultas Farmasi 
Fakultas Keguruan & Ilmu Pendidikan 
Fakultas Ekonomi 
Pascasarjana