Implementasi Peran Polri Dalam Penegakan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Tind…

Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah negara Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hukum. Hukum adalah kekuasaan yang mengatur dan memaksa serta mempunyai sanksi yang tegas bagi siapa yang melanggarnya. Pada hakekatnya tujuan diciptakan hukum agar tercipta kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup masyarakatNamun pada kenyataannya dalam masyarakat masih bermunculan…

Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang No 1…

Perkawinan Anak di bawah umur adalah perkawinan yang dilaksanakan oleh anak-anak / yang masih berusia muda, Batasan usia dalam Undang- Undang Perkawinan kemudian menjadi persoalan dan isu serius dimasyarakat ketika perlindungan anak mulai disosialisasikan. Permasalahan yang didapat oleh Penulis yaitu mengenai pelaksanaan perkawinan di bawah umur menurut undang-undang no 1 tahun 1974 tentang per…

Peningkatan Kompetensi Penyidik Dan Penyidik Pembantu Ditreskrimum Polda Jate…

Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana yang menurut caranya diatur dalam Undang-Undang. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) Upaya peningkatan kompetensi penyidik dan penyidik pembantu Ditreskrimum Polda Jateng melalu sertifikasi (LSP POLRI). (2) Peningkatan kompetensi penyidik dan penyidik pem…

Upaya Penegak Hukum Dalam Rangka Menanggulangi Kejahatan Dunia Maya Di Semara…

Tuntutan era globalisasi telah membawa Negara Indonesia ke dalam kemajuan perkembangan pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Salah satu produk tercanggih dan selalu berkembang pesat mengukuti perkembangan manusia adalah Teknologi Komputer. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) Upaya yang dilakukan penegak hukum untuk mengungkap suatu kejahatan dunia maya di Kota…

Eksistensi Bawaslu Kabupaten Pati Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Kepala …

Pemilihan umum merupakan suatu pagelaran yang di laksanakan oleh suatu negara yang mengakui dirinya atau negaranya itu adalah suatu negara yang demokratis. Di Indonesia pemilu di atur dalam Undang Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Ketentuan dalam pemilu ini di kembangkan dalam beberapa pasal. Pemilihan Presiden sebagai bagian dari pemilu di adakan pertama kali pada pemilu 2004. Pada tahun 2007 berd…

Peran Konsultan Hukum Dalam Mendukung Efektifitas Pelaksanaan Undang-Undang P…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

83 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

100

Kajian Terhadap Putusan Hakim Nomor : 64/Pid.B/2018/Pnclp Dalam Perkara Tinda…

Salah satu tindak pidana Pencurian adalah tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang di atur dalam Pasal 363 KUHP yang merupakan gequalificeerde diefstal atau suatu pencurian dengan kualifikasi ataupun merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur memberatkan. Dalam penelitian ini ditemukan fakta bahwa terdakwa Asep Alias Obos Bin Tarkoh, Nurhidayat bin Edo, dan Mamat Rahmat bin Jaenudin ter…

"Teknik Interogasi Tersangka Pada Tingkat Penyidikan Di Ditreskrimum Polda Ja…

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan teknik interogasi dalam pemeriksaan tersangka pada tingkat penyidikan di Ditreskrimum Polda Jateng yaitu Teknik dan taktik interogasi yang digunakan oleh penyidik pada dasarnya tetap mengacu pada aturan yang telah ditetapkan yaitu, berdasarkan pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dengan mempergunakan bahasa yang dimengerti oleh tersangka, tersang…

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Pengiriman Barang Melalui Jasa Kilat Kh…

Kemajuan dalam bidang teknologi ini juga menimbulkan kemajuan dalam bid dunia jual beli atau dunia usaha. Jasa pengiriman barang merupakan salah layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk melakukan transaksi jual b Salah satu jasa pengiriman adalah PT Pos Indonesia. Namun Berbagai mac keterlambatan, kerusakan dan kehilangan barang sering terjadi pada PT Indonesia yang mana pada perusahaan te…

Tinjauan Hukum Terkait Perjanjian Sewa Aset Pt Και Berupa Tanah (Studi Di …

Dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum atas status dan kepemilikan tanah, Indonesia telah mengatur secara yuridis aspek kepemilik tanah melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Da Pokok-Pokok Agraria. Meskipun demikian, konflik penguasaan tanah mas kerapkali terjadi. Di antara sekian banyak pihak yang terlibat dalam konfi penguasaan tanah, PT Kereta Api Indonesia meru…