Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Demak

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

Image of Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Demak

Text

Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Demak

Muhammad Abdul Hadi - Mahasiswa; Dr. Mastur, S.H., M.H - Pembimbing I; M. Arif Agung Nugroho,SH., MH. - Pembimbing II;

Sumber daya alam harus dijamin kelestariannya antara lain dengan tetap mempertahankan lingkungan hidup, pencemaran lingkungan hidup terjadi akibat limbah industri maupun rumah tangga, penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran lingkungan hidup tersebut dapat dilihat dalam undang-undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, untuk lebih jelas juga dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 5 Tahun 20014 tentang Baku Mutu Air Limbah yang menjelaskan mengenai standar baku mutu air limbah dapat dikatakan normal atau tercemar. Permasalahan yang ada dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan di wilayah Kabupaten Demak. Metode pendekatan dalam penelitian adalah yuridis sosiologis melalui studi kepustakaan dan observasi lapangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian yaitu penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran lingkungan di Kabupaten Demak belum beorientasi pada aspek penegakan hukum karena belum adanya sanksi tegas terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup. Faktor-faktor penghambat yang dirasakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaen Demak dalam penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran lingkungan hidup adalah kurangnya sumber daya manusia dalam penegakan hukum lingkungan yang dimaksud adalah tidak adanya Pejabat Penyidik Lingkungan Hidup (PPLH), kemudian kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan. Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pecemaran Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup

Ketersediaan

Perpustakaan Pusat Location name is not set

S01301S

Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri: -
No. Panggil: 100
Penerbit: : ., 2020
Deskripsi Fisik: 103 hlm
Bahasa: Indonesia
ISBN/ISSN: -
Klasifikasi: 100
Tipe Isi: text
Tipe Media: -
Tipe Pembawa: -
Edisi: -
Subjek: Fakultas Hukum
Ilmu Hukum
Info Detail Spesifik: -
Pernyataan Tanggungjawab: -

Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

File Karya Ilmiah

Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Demak

Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar