Ditapis dengan
Peran Balai Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Kota Semarang Dalam Perlindunga…
Perkembangan sektor industri di Kota Semarang meningkatkan risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja sehingga diperlukan perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sebagai Unit Pelaksana Teknis Kementerian Ketenagakerjaan berperan mendukung penerapan standar K3 melalui pengujian, pemeriksaan, pembinaan, dan peningka…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 22107011075
- Deskripsi Fisik
- 82 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 100
Analisis Hukum Terhadap Proses Penetapan Hak Atas Tanah Oleh Badan Per…
Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penetapan hak atas tanah oleh BPN Kota Semarang pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, serta peraturan pelaksana lainnya. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat potensi s…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 21107011117
- Deskripsi Fisik
- 96 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 100
Peran Kepala Desa Sebagai Juru Damai Non Litigasi Dalam Meminimalisir Per…
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa: (1).peran Kepala Desa sebagai juru damai desa non litigasi bukan hanya sebagai mediator semata saja, akan tetapi juga terkombinasi secara situasi kondisional sebagai selayaknya konsultan, negosiator, konsiliator dan arbiter dalam setiap upaya menyelesaikan permasalahan sengketa/konflik yang terjadi diantara warganya. (2).penyele…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 23107013254
- Deskripsi Fisik
- 155 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 100
Implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Dalam Penyelesaian Sengketa Paj…
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus dari beberapa putusan Pengadilan Pajak. Data dikumpulkan melalui studi dokumen terhadap regulasi terkait, putusan pengadilan, serta literatur hukum perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan regulasi dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 mempengaruhi proses penyelesaia…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 23107013222
- Deskripsi Fisik
- 74 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 100
Analisis Sengketa Insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Ata…
Kesimpulan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa kepastian hukum dalam implementasi insentif PPN DTP masih perlu diperkuat melalui regulasi yang lebih jelas serta peningkatan sosialisasi kepada wajib pajak. Selain itu, penting bagi pelaku usaha di sektor properti untuk memastikan kepatuhan administratif guna meminimalisir potensi sengketa di kemudian hari.Melalui Banding di Pengadilan Paja…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 23107013219
- Deskripsi Fisik
- 86 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 100
Implementasi Uu Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan …
Hasil penelitian dari analisa implementasi Undang-Undang No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap penegakan hukum pidana perpajakan bagi wajib pajak sudah terlaksana semakin baik, tetapi belum sesuai harapan. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana pajak bisa terimplementasi dengan baik dan sesuai harapan yaitu faktor hukumnya, faktor penegak hukumny…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 23107013214
- Deskripsi Fisik
- 81 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 100
Upaya Hukum Wajib Pajak Melalui Pengadilan Pajak Berdasarkan Undang-Undang N…
Banyaknya sengketa yang diajukan Wajib Pajak (WP) melalui Pengadilan Pajak (PP) menunjukkan bahwa telah terjadi perbedaan pendapat dalam pelaksanaan pemungutan pajak dari Wajib Pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dalam Sengketa Pajak Wajib Pajak berpendapat bahwa pelaksanaan pemungutan pajak tidak sesuai dengan peraturan perpajakan, sementara DJP merasa sudah sesuai dengan peraturan pe…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 23107013213
- Deskripsi Fisik
- 80 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 100
Tinjauan Yuridis Terhadap Mekanisme Transfer Pricing Di Indonesia Menurut Un…
Hasil Penelitian dan Pembahasan: (1) Pengaturan Mekanisme Transfer Pricing: UU HPP mengatur mekanisme transfer pricing dengan mengadopsi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (arm's length principle). UU HPP juga mengatur mengenai metode penentuan harga transfer, dokumentasi transfer pricing, dan sanksi bagi Wajib Pajak yang tidak mematuhi ketentuan. (2) Efektivitas Pengaturan Mekanisme Transfe…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 23107013197
- Deskripsi Fisik
- 77 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 100
Tanggung Jawab Profesional Akuntan Berpraktik Dan Permasalahannya Di Indonesia
Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi terkait akuntan berpraktik masih mengalami berbagai kendala, seperti tumpang tindih regulasi, lemahnya pengawasan oleh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (P2PK), serta ketidaktegasan dalam penerapan sanksi bagi akuntan yang melanggar kode etik dan standar profesi. Untuk mengatasi permasalahan ini, penelitian ini merekomendasikan harmonisasi antara PMK N…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 23107013183
- Deskripsi Fisik
- 92 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 100
Tinjauan Yuridis Peran Dan Tanggung Jawab Profesi Konsultan Pajak Dan Profe…
Penelitian ini membahas tinjauan yuridis mengenai peran dan tanggung jawab profesi konsultan pajak dan akuntan publik di Indonesia berdasarkan perspektif peraturan perundang-undangan yang berlaku. Konsultan pajak dan akuntan publik memiliki fungsi strategis dalam membantu wajib pajak memenuh kewajiban perpajakan serta memberikan opini atas laporan keuangan yang dapat dipercaya. Studi ini bertuj…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 23107013171
- Deskripsi Fisik
- 73 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 100
Fakultas Teknik 
Fakultas Hukum 
Fakultas Agama Islam 
Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik 
Fakultas Pertanian 
Fakultas Kedokteran 
Fakultas Farmasi 
Fakultas Keguruan & Ilmu Pendidikan 
Fakultas Ekonomi 
Pascasarjana