Text

Analisis Sosio-Legal Terhadap Urgensitas Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang Dalam Mewujudkan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi

---

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang dapat menyebabkan kerugian perekonomian negara. Orientasi kepada kepentingan pribadi membuat birokrasi di Indonesia menjadi semakin tidak responsif dan tidak sensitif terhadap kepentingan masyarakatnya. Pembangunan zona integritas merupakan suatu kebijakan yang dirancang oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dalam rangka terciptanya terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dan terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif berlokasi di Pengadilan Tipikor Semarang serta beberapa organisasi kemasyarakatan (ormas). Seperti Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Kota Semarang, Gerakan Pemuda Nusantara (GPN) Semarang Raya, Forum Wartawan Kejaksaan (FORWAKA) Provinsi Jawa Tengah dan Komunitas Sahabat Peduli Hukum (SPH) Jawa Tengah, dilaksanakan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, kuesioner dan dokumentasi. Validitas data yang dilakukan penulis menggunakan Triangulasi Sumber Data. Tujuan penelitian ini adalah menganalisa urgensitas Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang dalam mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dengan pendekatan sosio-legal. Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa pelaksanaan penilian Zona Integritas pada Pengadilan Tipikor Semarang masih tahap pencanangan dan baru sekali tahap penilaian untuk periode saat masih dipimpin Bapak Sutaji, sekalipun sebelumnnya pernah memperoleh predikat A Exelent. Dalam pelaksanaan pembangunan zona integritas tergolong masih kurang optimal dari tahun ke tahun. Salah satunya terkait kebijakan pembangunan zona integritas yang belum merata, fasilitas yang masih belum optimal serta belum adanya aksi nyata dari pihak eksternal untuk membantu mensukseskan kebijakan pembangunan zona integritas di Pengadilan Tipikor Semarang. Adapun hambatan yang dihadapi, seperti belum maksimalnya program manajemen perubahan. penataan tatalaksana. penataan manajemen SDM (Sumber Daya Manusia). penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Hanya saja tetap sudah ada beberapa perubahan yang sudah dilaksanakan dengan baik. Untuk itu perlunya perbaikan dari segi penguatan koordinasi, pendalaman konsep serta teknis kebijakan, intensitas sosialisasi serta perbaikan internal instansi dalam melaksanakan pembangunan zona integritas Kata Kunci: Urgensitas Tipikor, Pelayanan Publik, dan Zona Integritas

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

100

Penerbit

: ., 2020

Deskripsi Fisik

148 hlm

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

100

Tipe Isi

text

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

Fakultas Hukum
Ilmu Hukum

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

File Karya Ilmiah

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar