Ditapis dengan
Penerapan Akta Pembagian Waris Oleh Notaristerhadap Kementerian Agraria(Study…
Akta Pembagian Waris merupakan akta otentik yang dibuat oleh notaris yang digunakan untuk baliknama sertipikat tanah kepada salah satu ahli waris, namun tidak semua kota/kabupaten dapat mengimplementasikan akta tersebut. Tujuan Penelitian ini yaitu sejauh mana mengimplementasikan Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan Permen Nomor 16 Tahun 2021…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 23107012094
- Deskripsi Fisik
- 91 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 100
Perlindungan Konsumen Terhadap Pembelian Skincare Palsu Melalui Marketplace S…
Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Tujuan dalam penelitian ini: Untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pembelian produk skincare palsu yang diperoleh melalui marketplace SHOPEE. Untuk mengetahui dan mengembangkan pemahaman men…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 22107012005
- Deskripsi Fisik
- 113 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 100
Peran Kpu Kota Semarang Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Berdasarkan Uu…
Pemilihan umum (Pemilu) merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi di Indonesia. Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu menjadi indikator penting terhadap keberhasilan pelaksanaan demokrasi tersebut. Dalam konteks ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki tanggung jawab strategis untuk menyelenggarakan Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pe…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 21107011139
- Deskripsi Fisik
- 95 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 100
Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi Digital Cryptocurrency Di Indones…
Fenomena digitalisasi telah mendorong pesatnya perkembangan teknologi dalam transaksi berbasis digital, termasuk munculnya teknologi blockchain yang melahirkan transaksi mata uang virtual cryptocurrency. Cryptocurrency sebagai mata uang virtual maupun komoditas menimbulkan tantangan baru dalam aspek perlindungan konsumen. Perhatian pemerintah terhadap penggunaan cryptocurr…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 2110701138
- Deskripsi Fisik
- 85 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 100
Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Dalam Sengketa Jual Beli Rumah Yang …
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis apakah perbuatan Tergugat I, II, dan III dalam sengketa jual beli rumah di Tlogomukti Semarang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 21107011112
- Deskripsi Fisik
- 75 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 100
Peran Bawaslu Daerah Dalam Pengawasan Netralitas Asn Pada Pemilu 2019
Pemilihan umum (pemilu) merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi di Indonesia. Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam setiap tahapan pemilu menjadi prasyarat penting untuk menjamin integritas, keadilan dan profesionalitas birokrasi negara. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu bagaimana peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Purbalingga …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 21107011108
- Deskripsi Fisik
- 89 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 100
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Narkoba Lewat Mata (Narkolema) Melalui …
Perkembangan teknologi digital membawa dampak besar terhadap kehidupan anak-anak. Maraknya media game online menjadi penyebab Narkolema (narkoba melalui mata) yang mempunyai efek adiktif dan destruktif terhadap otak depan anak (prefrontal cortex) yang berfungsi sebagai pusat pertimbangan dan pengambilan keputusan, membentuk kepribadian anak. Penelitian ini…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 21107011103
- Deskripsi Fisik
- 99 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 100
Aspek Hukum Perjanjian Terhadap Penahanan Ijazah Sebagai Syarat Kerja Berdasa…
Di Indonesia belum ada peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan yang dapat memberikan kekuatan hukum mengikat secara nasional mengenai penahanan ijazah pekerja oleh perusahaan. Belum diaturnya aturan mengenai penahanan ijazah mengakibatkan adanya kekosongan hukum terkait sah atau tidaknya menahan ijazah pekerja. Tujuan penelitian ini untuk me…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 21107011099
- Deskripsi Fisik
- 88 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 100
Peran Kepala Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Berdasarkan Undang-Undan…
Perencanaan pembangunan desa pada prosesnya tidak terlepas dari peran kepala desa dan partisipasi masyarakat desa, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) merupakan bagian dari perencanaan pembangunan desa yang memerlukan perubahan setelah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 resmi berlaku. Fenomena yang terjadi Kepala Desa Buko dihadapkan masalah lama …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 21107011095
- Deskripsi Fisik
- 108 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 100
Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Judi Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor…
Di Indonesia, judi dalam bentuk apapun dilarang berdasarkan UndangUndang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Namun, dengan adanya perkembangan teknologi dan platform digital, praktik judi online tetap berlangsung dan bahkan berkembang pesat. Dalam hal ini, pemerintah memiliki peran penting dalam upaya penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisa upaya…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 21107011093
- Deskripsi Fisik
- 93 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 100
Fakultas Teknik 
Fakultas Hukum 
Fakultas Agama Islam 
Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik 
Fakultas Pertanian 
Fakultas Kedokteran 
Fakultas Farmasi 
Fakultas Keguruan & Ilmu Pendidikan 
Fakultas Ekonomi 
Pascasarjana