Sistem hukum merupakan pedoman yang sangat mendasar ata segala peraturan yang mengatur tentang bagaimana kontribusi perusahaan perseroan terbatas terhadap kewajiban sosial dan lingkungan atau sering disebut sebagai Corporate Social Responsibility (CSR). Di Indonesia terdapat perturan berupa Undang-Undang yang mengatur terkait pengungkapan CSR perusahaan. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 …
Menurut Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Pusat bahwa terdapat kurang lebih sekitar 210 kasus dugaan malpraktik kedokteran di Indonesia setiap tahunnya. Sebagai organisasi yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan, rumah sakit bertanggung jawab atas segala kerugian yang diderita oleh pasien atas tindakan malpraktek yang dilakukan oleh tenaga medis. Penelitia…
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus dari beberapa putusan Pengadilan Pajak. Data dikumpulkan melalui studi dokumen terhadap regulasi terkait, putusan pengadilan, serta literatur hukum perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan regulasi dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 mempengaruhi proses penyelesaia…
Laporan Pajak Tahunan yang dibuat oleh Badan Usaha wajib disertai dengan laporan keuangan. Setiap akun yang tercantum dalam laporan keuangan harus dapat dipertanggung jawabkan kesesuaiannya berdasarkan peraturan perpajakan. DJP sebagai pengawas dapat melakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak. Dalam proses tersebut DJP berhak untuk meminjamkan dokumen yang digunakan sebagai dasar perhitungan dala…
Kesimpulan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa kepastian hukum dalam implementasi insentif PPN DTP masih perlu diperkuat melalui regulasi yang lebih jelas serta peningkatan sosialisasi kepada wajib pajak. Selain itu, penting bagi pelaku usaha di sektor properti untuk memastikan kepatuhan administratif guna meminimalisir potensi sengketa di kemudian hari.Melalui Banding di Pengadilan Paja…
Penelitian ini bertujuan menganalisa Impelemntasi UU CIPTA Kerja terhadap Azas Pact Sunt Servanda di perjanjian kerja PKWT Di PT.Warna Panga Indo dan menganalisis kendala serta solusi dalam implementasi Azas Pact Sunt Servanda dalam PKWT PT.Warna Pangan Indo. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskritif analisis. Data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan …
Hasil penelitian dari analisa implementasi Undang-Undang No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap penegakan hukum pidana perpajakan bagi wajib pajak sudah terlaksana semakin baik, tetapi belum sesuai harapan. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana pajak bisa terimplementasi dengan baik dan sesuai harapan yaitu faktor hukumnya, faktor penegak hukumny…
Banyaknya sengketa yang diajukan Wajib Pajak (WP) melalui Pengadilan Pajak (PP) menunjukkan bahwa telah terjadi perbedaan pendapat dalam pelaksanaan pemungutan pajak dari Wajib Pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dalam Sengketa Pajak Wajib Pajak berpendapat bahwa pelaksanaan pemungutan pajak tidak sesuai dengan peraturan perpajakan, sementara DJP merasa sudah sesuai dengan peraturan pe…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah dalam melaksanakan proses rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan narkotika. Fokus utama penelitian ini adalah mengevaluasi efektivitas koordinasi antarinstansi, pelatihan aparat, kapasitas fasilitas rehabilitasi, serta penerapan prinsip keadilan restoratif dalam program rehab…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Perkap No. 6 Tahun 2019, khususnya terkait dengan peran penyidik dalam memperoleh barang bukti di TKP dengan perspektif intelijen kepolisian. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris, dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan serta melakukan studi kasus di beberapa wilayah kepolisian. Data di…