Ditapis dengan
Implementasi Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil Menurut Undang-Undang Nomor 5 …
Disiplin yang baik dalam suatu instansi pemerintah mencerminkan besarnya rasa tanggung jawab seseorang terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, diketahui bahwa penerapan kedisiplinan pada Bagian Tata Usaha Sekertariat Daerah (Setda) Kota Semarang sudah dikatakan baik namun, dalam kenyataan pelaksanaannya masih belum maksimal. Hal ini da…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 81 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 100
Penegakan Hukum Laka Lantas Berkeadilan Restorative Justice (Studi Kasus Di S…
Penanganan perkara tindak pidana yang berkeadilan Restorative Justice pada tindak pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana dimaksud pasal 310 ayat (4)) UU No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan oleh anak yang terjadi di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang. Diversi adalah pengalihan proses pada sistem penyelesaian per…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 81 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 100
Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus di…
Latar belakang penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalah gunaan Narkoba yang dikonsums masyarakat bisa menimbulkan dampak negatif yang memengaruhi saraf pusat otak. Pembangunan kesehatan pada dasarnya menyangkut semua segi kehidupan, baik fisik, mental maupun sosial ekonomi, Penelitian adalah suatu proses yang berupa rangkaian langkah-langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 82 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 100
Implementasi Perda Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Sema…
Seluruh peraturan perundangan yang dikeluarkan pemerintah harus didasarkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Begitu pula dengan peraturan mengenai pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah harus dilakukan mengingat dampak buruk yang ditimbulkan bagi kesehatan dan lingkungan masyarakat. Pada pasal 28 H ayat 1 UUD 1945, memberi hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 77 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 100
Analisis Sosio-Legal Terhadap Urgensitas Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Sem…
Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang dapat menyebabkan kerugian perekonomian negara. Orientasi kepada kepentingan pribadi membuat birokrasi di Indonesia menjadi semakin tidak responsif dan tidak sensitif terhadap kepentingan masyarakatnya. Pembangunan zona integritas merupakan suatu kebijakan yang dirancang oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik In…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 148 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 100
Implementasi Penegakan Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Penggelapan (Studi Ka…
Penegakan hukum terhadap terhadap tindak pidana penggelapan pada dasarnya sama dengan tindak pidana pada umumnya, dimana kepolisian berperan dalam proses penyidikan. Merumuskan suatu pasal tindak pidana dalam proses penyidikan bertujuan untuk menentukan secara awal apakah suatu perbuatan seseorang telah memenuhi unsur dari salah satu pasal dari suatu tindak pidana. Berdasarkan permasalahan ters…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 88 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 100
Perlindungan Hak Konsumen Terhadap Kewajiban Dan Sertifikat Halal Pada Daging…
Keputusan Panel Sengketa Perdagangan Nomor DS484 Badang Penyelesaian Sengketa WTO tertanggal 22 November 2017 lalu, secara ringkas memutuskan bahwa 18 kebijakan yang diterapkan pemerintah Indonesia yang dinilai tidak konsisten dengan aturan WTO yang berlaku. Salah satu persoalan antara Brasil dan Indonesia adalah perihal perdagangan daging unggas terkait sertifikasi halal terhadap produk daging…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 84 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 100
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui…
Media sosial sangat berpengaruh besar terhadap perkembangan dan perubahan masyarakat Indonesia, perubahannya pun beragam yang dapat membawa perubahan yang lebih baik, bahkan perubahan yang sangat burukpun bisa terjadi di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jaringan internet dalam perkembangannya dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang mengkawatirkan, salah satunya adalah pencemaran na…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 87 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 100
Tinjauan Yuridis Pelayanan Kepolisian Menangani Pengaduan Tindak Pidana Krimi…
Bahwa tindak pidana merupakan masalah sosial yang terjadi di Kota Semarang merupakan daerah rawan kejahatan. Tingginya tindak kejahatan di wilayah Kota Semarang, membuat masyarakat waspada dan menginginkan penanganan yang maksimal dari pihak Kepolisian terutama Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), karena di Sentra pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) lah pengaduan dapat dijadikan sebagai …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 76 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 100
Penanganan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dan Atau Pemerasan Dalam …
Negara Republik Indonesia adalah negara atas dasar hukum dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka, maka dalam penjelasan Undang Undang Dasar 1945, Negara Indonesia adalah negara atas dasar hukum (Rechtsaat), oleh karena itu dalam rangka penegakan hukum diperlukan pula peningkatan keamanan yang harus diwujudkan guna terciptanya kesejahteraan masyarakat. Bahwa penanganan tindak pidana Pencurian den…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 90 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 100
Fakultas Teknik 
Fakultas Hukum 
Fakultas Agama Islam 
Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik 
Fakultas Pertanian 
Fakultas Kedokteran 
Fakultas Farmasi 
Fakultas Keguruan & Ilmu Pendidikan 
Fakultas Ekonomi 
Pascasarjana