Sistem hukum merupakan pedoman yang sangat mendasar ata segala peraturan yang mengatur tentang bagaimana kontribusi perusahaan perseroan terbatas terhadap kewajiban sosial dan lingkungan atau sering disebut sebagai Corporate Social Responsibility (CSR). Di Indonesia terdapat perturan berupa Undang-Undang yang mengatur terkait pengungkapan CSR perusahaan. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 …
Penelitian ini bertujuan menganalisa Impelemntasi UU CIPTA Kerja terhadap Azas Pact Sunt Servanda di perjanjian kerja PKWT Di PT.Warna Panga Indo dan menganalisis kendala serta solusi dalam implementasi Azas Pact Sunt Servanda dalam PKWT PT.Warna Pangan Indo. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskritif analisis. Data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan …
Penelitian ini penting untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pengaruh perjanjian kawin pasca-perkawinan terhadap kewajiban pajak, khususnya dalam hal pelaporan SPT pribadi. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan pemahaman yang lebih baik mengenai bagaimana perjanjian kawin pasca-perkawinan harus diterapkan dalam kerangka perpajakan yang se…
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana penerapan aturan PPN dengan besaran tertentu pada usaha jasa pengiriman paket, serta mengidentifikasi faktorfaktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak dalam sektor ini. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fakta bahwa meskipun pajak PPN sudah lama diterapkan, masih terdapat kebingungan di kalangan pelaku usaha mengenai pro…
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum di Indonesia terkait tindakan memposting foto atau video wajah anak orang lain tanpa izin di media sosial tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun belum terkodifikasi secara khusus dalam satu aturan yang komprehensif. Meskipun demikian, aturan-aturan tersebut masih dapat diinterpretasikan dan diterapkan untuk melindungi hak …
Bedasarkan hasil penelitian, Dasar hukum upaya hukum keberatan pajak diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan dan turunannya Peraturan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.03/2015 tentang pengajuan dan penyelesaian keberatan pajak yang dalam peraturan tersebut memberikan kepastian hukum dalam…
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum di Indonesia terkait tindakan memposting foto atau video wajah anak orang lain tanpa izin di media sosial tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun belum terkodifikasi secara khusus dalam satu aturan yang komprehensif. Meskipun demikian, aturan-aturan tersebut masih dapat diinterpretasikan dan diterapkan untuk melindungi…
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum di Indonesia terkait tindakan memposting foto atau video wajah anak orang lain tanpa izin di media sosial tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun belum terkodifikasi secara khusus dalam satu aturan yang komprehensif. Meskipun demikian, aturan-aturan tersebut masih dapat diinterpretasikan dan diterapkan untuk melindungi…
asil penelitian menunjukan bahwa Keabasahan perjanjian jual beli madu secara lisan di Desa Gajihan Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati Oleh Peternak Lebah bersifat sah secara Hukum karena memuhi Syarat pembuatan kontrak telah diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Sementara itu, klausul kesepakatan dan perjanjian yang ada dalam KUHPerdata tidak disebutkan harus secara tertulis. Akan tetapi…
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebuah pernajian kontrak jual beli elektronik atau e-commerce melalui sistem COD, Asas Konsensualisme menjadi sebuah syarat suatu kesepakatan dalam perjanjian. Asas Konsensualisme menjadi sebuah perwujudan dari kehendak dua pihak atau lebih dalam perjanjian elektronik mengenai hal-hal yang mereka kehendaki untuk dilaksanakan. Berdasarkan UUPK, Setiap kons…