Text

Tinjauan Yuridis Terhadap Kekuatan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Desain Industri

---

Perlindungan hak cipta di Indonesia, khususnya dalam konteks desain industri, diatur oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000. Undang-undang ini menerapkan sistem pendaftaran pertama ("first to file system"), yang memberikan hak eksklusif kepada pemohon yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran, bahkan jika mereka bukan pencipta asli desain tersebut. Namun, kurangnya penekanan pada pemeriksaan substantif dalam proses pendaftaran telah mengakibatkan ketidakpahaman di kalangan industri tentang pentingnya pendaftaran, memungkinkan praktik peniruan dan pendaftaran ilegal. Kedaluwarsa hak desain industri dapat terjadi melalui pembatalan, yang dapat diajukan oleh pemegang hak atau pihak ketiga. Pengadilan memiliki peran krusial dalam memastikan keadilan dalam penanganan kasus-kasus ini, menegakkan aturan hukum yang adil dan melindungi hak-hak pemilik desain industri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis kekuatan hukum pemegang HKI desain industri sesuai dengan aturan Perundang-Undangan di Indonesia, dasar pemegang HKI Desain Industri harus di lindungi secara hukum, serta kendala atau hambatan dalam melaksanakan perlindungan HKI desain industri. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hak kekayaan intelektual dalam desain industri diatur oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2005. Hak desain industri diberikan kepada pemilik melalui pendaftaran, yang menghasilkan hak eksklusif. Prinsip dasar hak kekayaan intelektual melalui pendaftaran adalah bahwa individu perlu mendaftarkan karyanya untuk mendapatkan perlindungan hukum. Sistem pendaftaran pertama ("first to file") memberikan prioritas kepada pendaftar pertama, dan ini disebut sistem pendaftaran konstitutif. Namun, ada tantangan dalam penegakan perlindungan, termasuk ambiguitas persyaratan kebaruan, kurangnya pemeriksaan substantif yang ketat, dan peran yang tidak jelas dari pemeriksa desain industri dalam pemeriksaan substantif.

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

100

Penerbit

: ., 2023

Deskripsi Fisik

100 hlm

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

100

Tipe Isi

text

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

Fakultas Hukum

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

File Karya Ilmiah

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar