e-Skripsi, Thesis, & Disertasi

UPT Perpustakaan Unwahas

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Penerapan UU  ITE Dan UU Pornography Oleh Kepolisian Untuk  Menangani Kejahatan Cyberpornography  Di Indonesia
Penanda Bagikan

Text

Penerapan UU ITE Dan UU Pornography Oleh Kepolisian Untuk Menangani Kejahatan Cyberpornography Di Indonesia

Muhammad Farid Burhanuddin - Mahasiswa; Dr. Eko Budi S, S.H., M.H - Pembimbing I; Adityo Putro P, S.H.,M.H - Pembimbing II;

Tindakan cyberpornography merupakan suatu tindakan yang menghasilkan produk berupa video, foto, ilustrasi, suara, gerak tubuh dan pesan bersifat vulgarisme yang disebarluaskan ke dunia maya atau internet. Kasus pornography di indonesia perlu penanganan yang jelas hukumnya dan penangulangan nya kedepan serta butuh peran langsung dari kepolisian dalam proses penyidikan hingga gelar perkara. Banyaknya kasus pornograpi yang tidak terselesaikan dan nampak di media sosial menjadi perhatian penting untuk di tindaklanjuti. Masalah penanganan tindak pidana pornograpi perlu adanya pengaturan undang-undang di indonesia serta proses penyidikannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan UU ITE dan UU Pornograpi dalam penanganan kejahatan pornograpi serta proses penyidikan yang dilakukan kepolisan dalam menangani tindak pidana pornograpi dalam analisis UU ITE dan UU pornographi seperti pada Kasus Gusti Ayu Dewanti pada perkara pornography berdasarkan putusan kasasi Nomor 2086 K/Pid.Sus/2023. Metode penelitian menggunakan analisa kualitatif yang bersifat normatif dengan pendekatan kasus study putusan dan pendekatan undang-undang, dengan mendalami sumber sekunder yang berhubungan dengan pokok pembahasan Hasil dari penelitian menunjukan bahwa pengaturan ketentuan hukum mengenai kejahatan cyberpornography di Indonesia sudah terdapat pengaturannya yakni pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. Adapun Proses Penyidikan Yang Dilakukan Kepolisan Dalam Menangani Tindak Pidana Pornograpi Dalam Analisis UU ITE Dan UU Pornographi kepolisian melakukannya dengan upaya - upaya represif berupa penyidikan . penyidikan mulai dari penerimaan pengaduan, masyrakat, proses penyelidikan, proses penyidikan hingga ke tahap akhir yaitu dengan melimpahkan berkas perkara yang dinyatakan sudah lengkap (P.21) ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.


Ketersediaan
#
Perpustakaan Pusat 100
S02135S
Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
100
Penerbit
: ., 2024
Deskripsi Fisik
68 hlm
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
100
Tipe Isi
text
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
Fakultas Hukum
Ilmu Hukum
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

File Karya Ilmiah
  • Penerapan UU ITE Dan UU Pornography Oleh Kepolisian Untuk Menangani Kejahatan Cyberpornography Di Indonesia
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

e-Skripsi, Thesis, & Disertasi
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

Opening Hours
Monday - Saturday :
Open : 08.00 AM
Close : 19.00 PM

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Modified by Perpus UWH
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Fakultas Teknik
  • Fakultas Hukum
  • Fakultas Agama Islam
  • Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik
  • Fakultas Pertanian
  • Fakultas Kedokteran
  • Fakultas Farmasi
  • Fakultas Keguruan & Ilmu Pendidikan
  • Fakultas Ekonomi
  • Pascasarjana
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik
Kemana ingin Anda bagikan?