Text

Formulasi Maqasid Syariah Dan Relevansinya Terhadap Problematika Fiqih Muamalah Kontemporer Di Indonesia (Studi Pemikiran Abdullah Bin Bayyah

---

Kata Kunci: Maqasid Syariah, Abdullah bin Bayyah, Fiqih Muamalah Kontemporer Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada khalayak umum khususnya umat islam, bahwa fiqih muamalah atau hukum eknomi syariah adalah salah satu objek kajian hukum islam. Dalam menetapkan suatu hukum islam perlu memperhatikan metodologi istimbath hukum islam yang sudah ditetapkan oleh kalangan ulama klasik. Akan tetapi, kemunculan problematika kontemporer mengharuskan suatu metodologi penetapan hukum islam perlu dikaji ulang sesuai dengan problem yang ada dan tuntutan era modern sekarang. Karena hukum islam bersifat dinamis (murunah) dan relevan sesuai dengan situasi dan kondisi (shalihun likulli az zaman wa al makan). Salah satu tokoh cendikawan islam kontemporer yang menyerukan kajian metodologi penetapan hukum islam adalah Abdullah bin Bayyah yang berasal dari Mauritania dan sekarang menjadi Mufti Agung Majelis Fatwa Syariah Nasioanl Uni Emirat Arab. Fokusnya adalah fiqih muamalah kontemporer, dan menjadikan Maqasid Syariah sebagai nalar ijtihadnya. Penelitian tesis ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan / library research. Adapun Teknik pengumpulan data adalah dengan jalan dokumentasi dengan cara pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen/buku-buku yang bertujuan untuk menemukan hasil penelitian. Sedangkan analisa data yang dipakai adalah analisis induktif. Dalam penelitian tesis ini ditemukan bahwa perlu adanya formulasi Maqasid Syariah sebagai referensi utama dalam menetapkan hukum ekonomi syariah/fiqih muamalah khususnya problematika kontemporer. Abdullah bin Bayyah merumuskan lima Maqasid Syariah Fiqih Muamalat yaitu: ar Rawaj (perputaran harta), al wudhuh (transparansi), al hifdz (pemeliharaan harta), at Tsabat (Keutuhan) dan al Adl (keadilan dalam transaksi). Kelima aspek ini sesuai dan relevan dengan fatwa atau pedoman terkait transaksi kontemporer Perbankan Syariah atau Lembaga Keuangan Syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasioanal Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Akan tetapi, diperlukan juga regulasi peraturan perundang-undangan dari pemerintah yang meresap fatwa DSN MUI tersebut agara mempunyai sifat mengikat (mulzim) kepada seluruh elemen masyarakat. Karena ftwa bersifat tidak mengikat (ghoiru mulzim) agar keberadaan fatwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan di mata hukum dan perundang-undangan Indonesia.

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

900

Penerbit

: ., 2020

Deskripsi Fisik

221 hlm

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

900

Tipe Isi

text

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

Program Pascasarjana
Pascasarjana HES

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

File Karya Ilmiah

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar