Analisis Pelayanan Publik Berbasis E- Government Di Dinas Kependudukan…

Penelitian ini dilatar belakangi karena kebutuhan informasi yang sangat cepat, dan tepat menjadi suatu kebutuhan utama disegala aspek terutama dalam pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Salah satu teknologi yang paling berkembang adalah teknologi yang berbasis web yang disebut dengan internet. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelayanan berbasis e-government yang d…

Strategi Dinas Kesehatan Dalam Kebijakan Percepatan Vaksinasi Covid-19 Di Kab…

Pembahasan skripsi ini tentang Strategi Dinas Kesehatan Dalam Kebijakan Percepatan Vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Blora Tahun 2021-2022. Yang dimaksud dalam skripsi ini yaitu Bagaimana cara, upaya dan strategi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Blora dalam mempercepat capaian vaksinasi untuk menciptakan herd immunity (kekebalan kelompok) sehingga dapat menekan penyebaran covid-19 di Kabupaten Blor…

Efektivitas Kebijakan E-Retribusi Pasar Tradisional

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat Efektivitas Kebijakan E- retribusi Pasar (Studi Kasus Pasar Bawang Kabupaten Batang) dalam pemungutan retribusi pasar, retribusi pasar merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pengumpulan data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi…

Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4…

Puskesmas adalah sebuah institusi pelayanan kesehatan yang menyediakan segala jenis pelayanan kesehatan paripurna, yang berarti pelayanan yang diberikan meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Puskesmas merupakan salah satu unsur dalam kerangka tatanan atau sistem kesehatan nasional yang harus dapat memenuhi tujuan pembangunan kesehatan, yaitu untuk men…

Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Plitik Pada Pilpres 2019 Di Kel…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

67 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

300

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Kalanglundo Kecama…

Kebijakan BUMDes berlandaskan pada UU No 6 Tahun 2016 dan Permendesa PDTT No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran BUMDES. BUMDES Barokah merupakan salah satu BUMDES di Kabupaten Grobogan yang berdiri pada tahun 2017. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Kebijakan BUMDES Kalanglundo dala…

Analisis Kebijakan Pemerintah Kabupaten Demak Dalam Menangani Fenomena Banjir…

Banjir rob di Kabupaten Demak berdampak terhadap bidang pendidikan yang dimana sangat memprihatinkan bagi siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Akan tetapi Pemerintah Kabupaten Demak sudah memberikan beberapa kebijakan berupa Peraturan Bupati Demak Provinsi Jawa tengah Nomor 421.2 tentang Regrouping Sekolah Dasar Kabupaten Demak tahun 2021 melalui Dinas Pendidikan da…

Rekrutmen Politik Calon Legislatif Perempuan Pkb Kota Semarang Pada Pemilu 2024

Pemenuhan kuota 30 persen perempuan sangat sulit di DPC PKB Kota Semarang rendahnya minat dari perempuan sendiri untuk mencalonkan diri sebagai anggota Legislatif, sehingga terdapat kesulitan dalam rekrutmen perempuan. Kebanyakan calon hanya sekedar sebagai pemenuhan kuota saja. Dalam UU No 7 Tahun 2017 Pasal 245 tentang Pemilihan Umum, Penelitian …

Implementasi Pelayanan Publik Berbasis Aplikasi Pak Dalman Pada Dinas Kependu…

Implementasi pelayanan publik berbasis aplikasi pak dalman pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten kendal tahun 2021 merupakan inovasi yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan publik terutama pengurusan administrasi data kartu tanda penduduk agar lebih singkat dan mudah. Aplikasi pak dalman merupakan tahapan penting daam realisasi kebijakan publik secar…

Implementasi Kebijakan Dinas Sosial Dalam Pelaksanaan Kegiatan Pemenuhan Hak …

Implementasi kebijakan publik merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Kesejahteraan Sosial merupakan suatu kondisi yang harus diwujudkan bagi seluruh warga negara di dalam pemenuhan kebutuhan material, spiritual, dan sosial agar dapat hidup laya…